PT Agincourt Resources (PTAR) berhasil memfasilitasi Tapanuli Selatan untuk segera memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Entas Tuberkulosis (TB). Draf dokumen RAD dan Perkada tersebut diserahkan oleh Yayasan KNCV (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose) Indonesia (sebuah organisasi nirlaba internasional yang secara khusus berfokus pada pengentasan TB) kepada Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, pada Kamis, 8 Desember 2022 di Hotel Mutiara, Padangsidimpuan.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai elemen Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Batangtoru dan Muara Batangtoru, Universitas Aufa Royhan, media, Puskesmas Batangtoru dan Hutaraja, serta Tim Penggerak PKK kecamatan dan desa, dan lembaga masyarakat lainnya pemerhati TB di Tapanuli Selatan.
Ketua Tim Penggerak PKK Tapanuli Selatan sekaligus Ketua Forum Multisektor (FMS) Rosalina Dolly Pasaribu mengatakan, upaya komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan menjadi kata kunci untuk menangani kasus TB. Oleh karena itu, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Tapanuli Selatan dapat menggunakan dokumen RAD sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran, terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera. “Saya sangat mengapresiasi dukungan yang luar biasa dari PTAR.”
Manager Community Development PTAR Rohani Simbolon mengemukakan dokumen RAD dan Perkada masih berupa draf sehingga diperlukan pergerakan cepat dari Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan untuk melakukan penandatanganan dan finalisasi. “Untuk melihat apakah kemitraan ini sukses tentu dibutuhkan aksi-aksi nyata di wilayah kerja masing-masing.”
Selangkah lebih awal, pada tahun ini PTAR telah membuat aksi nyata melalui penemuan kasus dan skrining TB yang dilakukan di tujuh desa/kelurahan target di Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru, dengan memberdayakan kader Posyandu dan pemegang program Puskesmas serta PKK yang didukung oleh pemerintah desa. Dari 7 desa/kelurahan tersebut, ditemukan 42 kasus. Tak hanya itu, dilakukan pula 1.747 investigasi kontak atau skrining. “Ini menunjukkan hasil dari aksi nyata yang bisa dicontoh oleh kecamatan lain dan OPD lainnya di wilayah masing-masing,” tutup Rohani.
