Implementasi Pertambangan yang Bertanggung Jawab secara Sosial 

Apr 19, 2023

Dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran tentang tanggung jawab sosial industri telah menjadi isu yang semakin disorot di banyak negara dan industri, tidak terkecuali di industri pertambangan. Masalah sosial termasuk konsekuensi kesehatan lingkungan dan manusia dari pertambangan serta perbedaan dalam distribusi pendapatan dari pendapatan pertambangan dirasakan secara tidak proporsional di tingkat masyarakat setempat.  

Padahal, inti pembangunan berkelanjutan terletak pada kemajuan dalam tiga dimensi: pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kohesi sosial. Prinsip keberlanjutan digambarkan sebagai kemajuan sosial yang mengakui kebutuhan setiap orang; perlindungan lingkungan yang efektif; penggunaan sumber daya alam secara bijaksana; serta mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang tinggi dan stabil. 

Baca Juga: PROGRAM SOSIAL

Ada empat area yang dianggap sangat penting untuk keberlanjutan pertambangan di masa depan. 

  • Kesehatan Manusia: Pahami bahwa tahapan kehidupan tertentu lebih rentan terhadap racun, termasuk paparan terhadap janin dan anak kecil. 
  • Jasa Ekosistem: Pahami bahwa ekosistem bersifat rentan dan jasa ekosistem disediakan oleh tanah dan air yang sehat. 
  • Penggunaan Lahan Pascatambang: Perbaiki rancangan strategi penutupan tambang untuk memulihkan ekosistem ke siklus hidup yang produktif. 
  • Lisensi Sosial: Pahami bagaimana konsekuensi kesehatan dan lingkungan memengaruhi izin sosial untuk beroperasi. 

Upaya untuk memitigasi dampak lingkungan, melindungi masyarakat sekitar, dan memperbaiki praktik pertambangan harus terus dilakukan di sepanjang usia tambang. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, kita harus memiliki visi yang tidak hanya berfokus pada operasi penambangan yang ramah lingkungan saat ini, tetapi juga, dalam jangka panjang, dengan cara mencari strategi pascatambang yang layak.  

International Council on Mining and Metals (ICMM), yang dibentuk pada tahun 2001, sebagai kemitraan antara perusahaan pertambangan logam transnasional skala besar, telah mengembangkan kode etik dan menetapkan praktik terbaik (best practices) untuk industri pertambangan. Kerangka pembangunan berkelanjutan mereka memiliki 10 prinsip panduan: 

  1. Menerapkan dan memelihara praktik bisnis yang etis dan sistem tata kelola perusahaan yang baik 
  1. Mengintegrasikan pertimbangan pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan 
  1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai dalam berurusan dengan karyawan dan orang lain yang terpengaruh oleh aktivitas pertambangan 
  1. Menerapkan strategi manajemen risiko berdasarkan data yang valid dan ilmu yang tepat 
  1. Mengupayakan peningkatan kinerja kesehatan dan keselamatan secara terus-menerus  
  1. Mengupayakan perbaikan kinerja lingkungan yang berkelanjutan  
  1. Berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati dan pendekatan terpadu untuk perencanaan penggunaan lahan 
  1. Memfasilitasi dan mendorong desain produk yang bertanggung jawab, penggunaan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan produk tambang 
  1. Berkontribusi pada pengembangan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat di tempat beroperasi 
  1. Menerapkan keterlibatan yang efektif dan transparan, komunikasi, serta menyediakan laporan yang diverifikasi secara independen dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan 

Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan pertambangan harus memiliki kerangka Corporate Social Responsibility (CSR). CSR berkaitan dengan kegiatan bisnis, terutama dalam hal kontribusi pelaku bisnis untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk industri pertambangan, CSR adalah tentang menyeimbangkan tuntutan masyarakat yang beragam, dan keharusan untuk melindungi lingkungan, dengan kebutuhan yang selalu ada untuk menghasilkan keuntungan. CSR meminta perusahaan untuk menanggapi tidak hanya pemegang sahamnya, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, pelanggan, komunitas yang terkena dampak, dan masyarakat umum, terkait isu-isu seperti hak asasi manusia, kesejahteraan karyawan, dan perubahan iklim. 

READ MORE

Related Posts